Kontemporer

Menteri Sekuler Legalkan Zina

Menteri Sekuler Legalkan Zina

Sepantasnya Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membina keagamaan dan mendidik masyarakat dengan nilai-nilai budaya luhur yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan malah membuat Peraturan Menteri yang merusak nilai-nilai budaya dan bertentangan dengan nilai-nilai agama serta Pancasila. Niatan tulus untuk mencegah kekerasan seksual di Perguruan Tinggi ternodai oleh otak sekuler Menteri sehingga berakibat pembenaran untuk zina dan penyimpangan seksual lainnya.

Paradigma sekuler benar-benar menghilangkan nilai nurani dan keagamaan manusia, termasuk nurani keagamaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Agama (Menag). Mendikbud pada 3 September 2021 mengeluarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Isinya memberikan hukuman untuk kekerasan seksual yang dibatasi dengan definisi “tanpa persetujuan korban”. Menteri Agama kemudian menyambut positif Permendikbud tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) pada 8 November 2021. Ormas-ormas Islam—selain NU atau mungkin NU masih mengkajinya—tegas saja menyatakan penolakannya. Penolakan mereka sama dengan penolakan terhadap RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual) sebelumnya karena baik RUU PKS atau Permendikbud hanya menangani kekerasan seksual yang sempit dan menoleransi penyimpangan seksual seperti zina dan LGBT yang diharamkan oleh semua agama. Permendikbud yang berlaku di dunia pendidikan tersebut sangat berbahaya karena berarti Negara membenarkan praktik zina dan LGBT yang dasarnya “saling setuju” (sexual consent) dalam dunia pendidikan. Hal ini sebagaimana berlaku di masyarakat sekuler seperti Barat dan yang ter-Barat-kan yang mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya.

Paradigma sekuler meyakini bahwa kebenaran itu harus dinyatakan positif oleh semua orang. Gula rasanya manis, garam rasanya asin, pesawat lebih cepat daripada kereta api, dan gajah lebih besar daripada semut, semuanya dinilai sebagai kebenaran karena disetujui oleh semua orang; masing-masing orang bisa merasakannya, mengetahuinya, dan membuktikannya. Dampaknya nilai-nilai yang tidak disetujui oleh semua orang tidak bisa dikategorikan sebagai kebenaran ilmiah atau universal, contohnya kebenaran ajaran agama, karena pasti tidak semua orang akan menyetujuinya. Disetujui oleh kalangan agamawan saja, tetapi masyarakat yang bukan agamawan akan menolaknya. Atau disetujui oleh kalangan agama tertentu saja sementara kalangan agama lainnya tidak menyetujuinya. Maka dari itu sekularisme tidak mungkin masuk ranah agama dan tidak akan berurusan dengan agama. Sekularisme hanya membenarkan kebenaran yang dibenarkan dan disetujui oleh semua orang, dan itu tidak akan pernah ada kaitannya dengan agama, bahkan tidak boleh berkaitan sama sekali.

Itulah paradigma yang dianut oleh Bapak Mendikbud dan Menag pilihan Presiden sekarang. Peraturan Menteri yang mereka buat didasarkan pada standar ilmiah berdasarkan paradigma sekularisme, bukan pada nilai-nilai agama yang tidak ilmiah. Negara dalam paradigma sekuler tidak boleh intervensi pada wilayah keyakinan masyarakat yang pastinya berbeda-beda dan tidak akan pernah ada kesepakatannya. Negara sebatas bergerak di wilayah yang disepakati oleh kalangan ilmiah dan disetujui oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama dan keyakinannya.

Maka jangan terlalu heran jika kemudian Permendikbud mengatur kekerasan seksual dengan batasan “tanpa persetujuan korban”. Berikut rincian kekerasan seksual yang dikategorikan melanggar dalam Permendikbud No. 30/2021 Pasal 5:

  1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
  4. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
  5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
  6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  9. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
  11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
  13. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
  14. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
  15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
  16. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
  17. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  18. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
  19. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
  20. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
  21. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

 

Dari poin-poin di atas diketahui bahwa merayu, menatap, dan membuat video yang bernuansa seksual asal korban setuju maka itu tidak melanggar; membuka pakaian korban, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban lalu tidak dilarang korban itu juga tidak melanggar; menggunggah foto dan menyebarkan informasi bernuansa seksual asal korban setuju silahkan diperbolehkan; mengintip dan melakukan kegiatan seksual dengan korban asal korban setuju juga sah-sah saja. Semuanya ini menunjukkan ketiadaan nurani Bapak-bapak Menteri Pendidikan dan Agama.

Otak Bapak-bapak Menteri dan mereka yang sependapat pasti berdalih bahwa Peraturan Menteri itu hanya mengatur wilayah publik dan tidak mengatur urusan pribadi masyarakat sesuai keyakinan norma agama dan susilanya. Negara hanya mengurus pelanggaran yang merugikan masyarakat yakni korban dan yang bisa dibuktikan. Sementara wilayah norma agama dan susila itu bukan wilayah hukum Peraturan Menteri dan perundang-undangan, melainkan urusan masing-masing individu dan menjadi tugas para pengajar agama dan nilai-nilai budaya.

Demikianlah sekularisme. Ideologinya akan selalu mengikis nilai agama dan budaya dengan berbagai dalih yang dibungkus ilmiah. Mengakibatkan orang-orang pintar hanya mengukur benar dan baiknya sesuatu pada dasar akal semata dan tidak merujuk nurani atau agama. Padahal sejak Negara ini didirikan sekularisme sebenarnya tidak dikehendaki hidup di bumi Indonesia. Maka dari itu dalam Dasar Negara Pancasila, sila yang utama dan menjadi landasan awalnya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebuah pengukuhan bahwa Negara ini harus berjalan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan keagamaan, tidak bisa hanya berlandaskan pada kesepakatan publik yang menihilkan peran agama. Jika agama dan Tuhan menilai sesuatu sebagai pelanggaran maka sudah seharusnya Negara juga bergerak untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Mendikbud dan Menag sudah seharusnya membuat Peraturan Menteri bukan dalam “kekerasan seksual” semata yang memberikan celah toleransi pada penyimpangan seksual, melainkan harus mencakup semua “penyimpangan seksual” yang sangat meresahkan dunia mahasiswa sendiri, para pendidik, para orangtua, dan masyarakat secara umum. Masyarakat mana yang tidak resah mengetahui anaknya berbuat zina dan mempraktikkan LGBT? Masyarakat yang masih punya nurani tentunya. Sementara mereka yang sudah tidak punya nurani seperti Bapak Mendikbud dan Menag memang akan acuh tak acuh dan bersikap abai begitu saja. Wal-‘Llahu a’lam.