Home > Konsultasi Islam > Ekonomi > Hukum Pajak Haram?

Hukum Pajak Haram?

Ada beberapa Ustadz yang menyimpulkan pajak hukumnya haram sebab jelas disebutkan dalam hadits bahwa pemungut pajak (maks) akan masuk neraka. Apakah penjelasan para Ustadz tersebut bisa dibenarkan?

Hadits yang anda maksud adalah hadits tentang shahib maks; orang yang memungut “pungutan yang tidak dibenarkan dan memaksa”:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Tidak akan masuk surga pemungut ‘pungutan yang tidak dibenarkan dan memaksa’ (Hadits ‘Uqbah ibn ‘Amir dalam Sunan Abi Dawud bab fis-si’ayah ‘alas-shadaqah no. 2939)

Dalam Shahih Muslim shahib maks ini digambarkan sebagai pelaku dosa besar. Ketika Nabi saw menyinggung taubatnya seorang pezina, beliau menyatakan:

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

Sungguh perempuan itu sudah bertaubat dengan taubat yang seandainya pemungut pungutan liar bertaubat sepertinya pasti akan diampuni (Hadits Buraidah dalam Shahih Muslim bab man i’tarafa ‘ala nafsihi biz-zina no. 4528).

Akar permasalahannya hemat kami terletak pada: Pertama, bagaimana memahami hadits tentang haramnya memungut maks, dan kedua, bagaimana mendudukkan pajak dalam kacamata syari’at, apakah sebagai pungutan yang tidak diajarkan syari’at dan bersifat memaksa ataukah sebagai pungutan wajib yang diwajibkan Pemerintah untuk kemaslahatan Negara?

Imam an-Nawawi menjelaskan maks dalam hadits di atas sebagai berikut:

فِيهِ: أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُطَالَبَات النَّاس لَهُ وَظِلَامَاتهمْ عِنْده، وَتَكَرُّر ذَلِكَ مِنْهُ وَانْتِهَاكه لِلنَّاسِ وَأَخْذ أَمْوَالهمْ بِغَيْرِ حَقّهَا وَصَرْفهَا فِي غَيْر وَجْههَا

Dalam hadits ini: Maks termasuk maksiat yang paling jelek dan dosa besar. Itu dikarenakan maks banyak menuntut manusia untuk membayarnya dan menzhalimi mereka secara berulang-ulang dan memaksakannya kepada orang-orang. Termasuk juga mengambil harta orang dengan tidak benar dan menyalurkannya juga dengan tidak tepat (Syarah Shahih Muslim).

Menyimak penjelasan Imam an-Nawawi di atas, hemat kami hadits shahib maks tidak tepat diterapkan pada pajak. Yang tepatnya maks itu untuk pungutan-pungutan liar dan ilegal yang memaksa seperti banyak terjadi di lembaga pemerintahan, perusahaan, lembaga pendidikan, pasar-pasar, terminal, atau tempat-tempat lainnya. Sementara pajak jelas legalnya berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama wakil rakyat. Diketahui jelas peraturannya dan peruntukannya. Seandainya mau diberlakukan pada pajak, mungkin tepatnya untuk Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibebankan untuk pedagang tetapi malah dibebankan oleh pedagang kepada pembeli seperti lumrah terjadi di restoran-restoran dan mall-mall.

Pajak yang legal dan tepat dalam pelaksanaannya hemat kami termasuk infaq wajib yang diwajibkan oleh Ulil-Amri demi kemaslahatan Negara. Sebab faktanya zakat dan infaq yang menjadi tulang punggung keuangan Negara di zaman Nabi saw tidak bisa mencukupi pembiayaan belanja Negara. Nabi saw dan para Khalifah sesudahnya pun sudah biasa memberlakukan pungutan wajib lain di luar zakat, infaq, dan shadaqah yang telah disyari’atkan. Jadi hemat kami malah hukum pajak ini wajib, sebab taat kepada Ulil-Amri dalam hal kemaslahatan wajib hukumnya. Wal-‘Llahu a’lam.